PINUPAZOYUN.COM – BPJS kesehatan naik menjadi isu yang kembali dibahas pemerintah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, rencana penyesuaian iuran tidak akan membebani masyarakat miskin karena iuran mereka tetap ditanggung negara.
Menurut Budi, warga kurang mampu sudah masuk dalam skema bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Dengan begitu, meski ada perubahan tarif BPJS Kesehatan, kelompok ini tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa tambahan biaya.
Pemerintah saat ini menghadapi tantangan keuangan pada program BPJS Kesehatan. Sistem jaminan kesehatan nasional tersebut diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp20 hingga Rp30 triliun setiap tahun.
Sebagian kekurangan memang sudah ditutup melalui anggaran negara, namun kondisi ini dinilai tidak bisa terus dibiarkan.
Jika defisit berlanjut, dampaknya bisa terasa pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit.
Hal itu berpotensi mengganggu operasional fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada pasien.
Karena itu, pemerintah menilai perlu ada langkah perbaikan yang lebih mendasar agar sistem jaminan kesehatan tetap berjalan stabil dalam jangka panjang.
Budi menjelaskan, jika penyesuaian iuran dilakukan, kebijakan tersebut akan lebih menyasar masyarakat menengah ke atas.
Warga dalam kelompok ekonomi terbawah tetap terlindungi melalui program bantuan iuran pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem BPJS Kesehatan dibangun dengan prinsip gotong royong.
Peserta yang mampu membantu menanggung biaya layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, serupa dengan konsep pajak yang digunakan untuk kepentingan bersama.
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, menilai kenaikan iuran tetap perlu dikaji hati-hati.
Ia mengingatkan bahwa kelompok kelas menengah justru bisa menjadi pihak paling rentan terdampak.
Menurutnya, jika iuran meningkat, sebagian keluarga mungkin harus menyesuaikan pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan bertambahnya peserta nonaktif.
Jika itu terjadi, masyarakat bisa kehilangan perlindungan kesehatan saat sedang membutuhkan layanan medis.
Karena itu wacana bpjs kesehatan naik dinilai perlu dibahas secara matang agar tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan program jaminan kesehatan nasional.