PINUPAZOYUN.COM – Isu mengenai besaran anggaran MBG kembali menjadi perhatian publik.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa dana khusus untuk bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mencapai Rp15.000 per porsi.
Wakil Kepala Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa anggaran bahan baku makanan sebenarnya berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, tergantung kelompok penerima manfaat.
Untuk balita, siswa PAUD/TK/RA, serta SD/MI kelas 1–3, anggaran bahan makanan ditetapkan sekitar Rp8.000 per porsi. Sementara itu, bagi siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui, anggarannya Rp10.000 per porsi.
Menurut Nanik, angka Rp13.000 maupun Rp15.000 yang sering beredar di masyarakat merupakan total anggaran per porsi, bukan hanya untuk bahan makanan.
Dana tersebut juga mencakup biaya operasional dan dukungan fasilitas program.
BGN menyebutkan sekitar Rp3.000 per porsi digunakan untuk operasional. Biaya ini meliputi kebutuhan listrik, air, gas, internet atau telepon, insentif relawan dan guru penanggung jawab, dukungan kendaraan, iuran BPJS Ketenagakerjaan relawan, bantuan kader posyandu dalam distribusi makanan, perlengkapan kebersihan dan alat pelindung diri, bahan bakar kendaraan MBG, serta operasional tim pelaksana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, terdapat sekitar Rp2.000 per porsi untuk fasilitas. Anggaran ini dipakai untuk menyewa lahan dan bangunan seperti dapur dan gudang, kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, sistem penyaringan air, serta penyediaan peralatan masak modern, mulai dari mesin penanak nasi uap, mesin pencuci wadah makan, kompor, kulkas, chiller, freezer, hingga perlengkapan memasak lainnya.
Dalam petunjuk teknis terbaru, dana fasilitas tersebut dihitung sebagai insentif bagi mitra penyedia SPPG, dengan estimasi sekitar Rp6 juta per hari, berdasarkan asumsi satu SPPG melayani kurang lebih 3.000 penerima manfaat.
BGN juga menegaskan bahwa masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Jika ditemukan menu yang diduga tidak sesuai dengan alokasi anggaran, laporan dari publik akan ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai prosedur pengawasan, agar program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.