PINUPAZOYUN.COM – Pemerintah memastikan tarif BPJS Kesehatan tidak mengalami kenaikan pada 2026.
Ketentuan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan tetap mengacu pada aturan yang sudah berjalan sebelumnya. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, kenaikan tarif akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi sudah mampu dan cukup di atas 6 persen. Jika sudah lebih dari itu, berarti masyarakat terbilang ekonominya sudah stabil.
Besaran Tarif BPJS Kesehatan 2026
Hingga awal 2026, tarif BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.
Selama belum ada peraturan baru, besaran iuran yang dibayar peserta tetap sama seperti tahun sebelumnya.
Berikut rincian tarif BPJS Kesehatan 2026 yang masih berlaku:
1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- Untuk peserta PBI, seluruh iuran dibayarkan oleh pemerintah. Peserta tetap bisa berobat tanpa membayar iuran bulanan.
2. Pekerja Penerima Upah (PPU)
- PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara Iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan pembagian: 4 persen dibayar pemberi kerja, 1 persen dibayar peserta
- PPU di BUMN, BUMD, dan swasta Besaran iuran sama, yaitu 5 persen dari gaji atau upah bulanan.
- Iuran keluarga tambahan untuk anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua dikenakan iuran 1 persen dari gaji per orang, dibayar oleh peserta.
3. Peserta Mandiri atau PBPU
- Kelas 1: Rp 150.000 per orang per bulan
- Kelas 2: Rp 100.000 per orang per bulan
- Kelas 3: Rp 42.000 per orang per bulan Khusus kelas 3 pemerintah masih memberikan subsidi Rp 7.000, sehingga peserta cukup membayar Rp 35.000 per bulan.
4. Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Iuran BPJS Kesehatan untuk veteran dan perintis kemerdekaan ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun dan dibayar oleh pemerintah.
Pemerintah benar-benar menunggu ekonomi masyarakat pulih, sstelah itu baru kenaikan iuran bpjs kesehatan di pertimbangkan.